Lawan Perampasan Tanah!

Bangun Kedaulatan Petani Atas Tanah
Untuk Pertanian Produktif dan Ekologis!

 

Tani Merdeka

Menjelang Hari Tani 2015, kaum tani dan rakyat Indonesia menghadapi situasi akan memburuknya perekonomian, terus meningkatnya konflik-konflik agraria di mana pihak militer dan kepolisian turut andil dan campur tangan, makin massifnya perampasan tanah di pedesaan yang dihadapi oleh kaum tani dan masyarakat adat hingga wilayah urban yang melanda kaum miskin perkotaan, serta terus membesarnya proyek-proyek infrastruktur dan perusakan lingkungan yang lebih mementingkan modal ketimbang pemenuhan pangan dan ekosistem.

Perhimpunan Merdeka menyerukan secara luas agar Hari Tani ini tidak sekedar dirayakan dan dilewati sebagai momentum, melainkan menjadikannya sebagai katalis perjuangan melawan amburadulnya masalah-masalah pertanian dan pangan, serta masalah agraria dan kedaulatan atas tanah, di bawah tirani kapitalisme dan negara.

Sebagai salah satu upaya, Perhimpunan Merdeka ikut terlibat dalam jaringan kerja akar rumput dan otonom, di antaranya adalah SORAK DAULAT (Solidaritas Rakyat untuk Kedaulatan Tanah). SORAK DAULAT memandang bahwa permasalahan kaum tani tidak hanya sebatas masalah kesejahteraan saja, namun juga pada penguasaan tanah yang tidak adil, peruntukan penggunaan tanah, aktivitas korporasi yang dibekingi aparat, skema kapitalisme dalam soal pertanahan, hingga pada bentuk-bentuk pertanian yang tidak ekologis dan ekses rantai kapital dalam masalah impor pangan.

Diketahui bersama bahwa terjadi penurunan jumlah petani hingga lebih 5 juta. Dalam pandangan kami, hal tersebut bukanlah sekedar peralihan profesi, namun sebagai bentuk proletarisasi sebagai akibat dari skema kapitalisme yang

Mengacu pada data Konsorsium Pembaharuan Agraria, eskalasi konflik agraria selama lima tahun terakhir meningkat secara massif. Dalam rentang tahun 2009-2013 itu terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 314% atau 3 kali lipat, dan luasan areal konflik 2013 melonjak 861% dibandingkan tahun 2009, yang juga menaikkan jumlah KK yang terlibat konflik hingga 1744%. Sementara aktor konflik agraria didominasi perusahaan swasta (141%), yang mana 53% di antaranya adalah perusahaan negara.

Konflik agraria tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, melainkan merata di seluruh Indonesia. Secara detilnya konflik terjadi di 390 desa, 231 kecamatan di 155 kabupaten di 32 provinsi. Luasan konflik sangat mencengangkan, mencapai 1,3 juta ha dan melibatkan 139.874 KK.

Penguasaan tanah di Indonesia sangat timpang dan dimonopoli oleh pengusaha. Di sektor perkebunan, 13, 5 ha tanah telah dikuasai korporasi besar, sedang sektor pertambangan setidaknya 33,7% daratan Indonesia (64,2 juta ha) dikuasai oleh perusahaan mineral dan batu bara. Data ini belum mencakup sektor minyak dan gas.

Tanah juga tidak bisa hanya dipandang sebagai bidang luasan tertentu saja (an sich), melainkan sebagai ‘ruang’, di mana rakyat mengakses untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ruang hidup ini lebih banyak bersifat komunal, dari tanah adat hingga pesisir dan laut, yang berada di bawah rezim kepemilikan bersama. Di bawah ekonomi kapital, ruang-ruang ini dikonversi menjadi privat, dan peruntukkannya sebagai area komersil atau niaga.

Salah satu kasus yang mencuat beberapa tahun ini adalah reklamasi pantai. Di Jakarta, Bali, Manado dan Makassar pesisirnya ditimbun dan diubah statusnya menjadi milik pengusaha. Reklamasi adalah bentuk “akumulasi primitif” atau ruang-ruang yang dimiliki secara umum, untuk dijadikan wilayah-wilayah baru sebagai komoditas dan ruang bisnis skala besar. Ini merupakan bentuk enclosure atau pengusiran melalui pengambil-alihan ruang. Nelayan maupun masyarakat pesisir harus terusir dari reklamasi tersebut, dan tidak punya lagi akses maupun ruang hidup.

Hal pokok lain yang teridentifikasi adalah ambisi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan di bidang pertanian. Ironisnya, program ini justru melibatkan aparat militer yang bertindak sebagai pengarah lapangan. Intimidasi gaya halus seperti ini seolah-olah mengembalikan Orde Baru. Keterlibatan aparat tidak hanya dalam intimidasi berkedok penyuluh pertanian, namun juga lebih represif pada konflik-konflik pertanahan.

Namun berkebalikan dari rencana ambisius pemerintah dalam hal swasembada, proyek-proyek infrastruktur yang notabene merampas lahan-lahan pertanian justru tumbuh subur. Ini artinya, ambisi swasembada ini hanyalah akal-akalan, karena pemerintah justru menggenjot perluasan kawasan industri nasional, di atas klaim mencetak sawah baru.

Tapi kita tahu bahwa kapitalis selalu punya jalan untuk mendapatkan profit. Industri pangan seperti di Merauke (MIFEE) adalah kecenderungan yang harus dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Proyek-proyek ini selalu punya klaim solusi pemenuhan pangan, dengan mengusir masyarakat adat dan mengkonversi hutan-hutan alami menjadi perkebunan monokultur dan sistem pertanian yang merusak.

Inilah mengapa kedaulatan atas tanah sangat penting, agar kaum tani dan rakyat bisa memanfaatkan tanah untuk memberi makan masyarakat, bukan untuk kepentingan industri atau pengusaha. Agar pertanian kita bisa dibangun di atas pondasi dan prinsip-prinsip ekologis.

Penguasaan tanah harus dirombak. Kita harus memperjuangkan penguasaan tanah di kontrol kolektif. Dengan begitu perencanaan dan peruntukan tanah berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Memang hal ini bukan sesuatu yang mudah, mengingat di sinilah terjadinya pertarungan antara tuan tanah dan kaum miskin di pedesaan maupun perkotaan, tetapi juga bukanlah sebuah fantasi.

Perjuangan rakyat melawan korporasi dan negara di Rembang, Kulon Progo, dan berbagai tempat lainnya, menunjukkan bahwa selalu ada harapan kebangkitan perlawanan rakyat. Di sinilah kita melihat bahwa kaum tani bisa bersama-sama membangun perjuangan melawan kapitalisme dan kekangan negara.

Yang harus menjadi perhatian ke depan adalah perjuangan kaum tani haruslah mandiri, tidak terikat dan patron ke pihak luar. Harus berbasis pada kekuatan sendiri, bukan dari donor atau belas kasih pihak luar. Perjuangan petani harus bertumpu pada “massa petani” itu sendiri, bukan elit-elit organisasi tokoh-tokoh yang mewakili mereka. Para petani hendaknya membangun jejaring dan komunikasi sesama petani di tempat lain, untuk saling mendukung dan memperbesar perjuangan.

Solidaritas harus dibangun untuk mendukung perjuangan-perjuangan tersebut, namun bukan berarti mengkoptasi dan mensentralisir perjuangan otonom kaum tani. Ini pulalah yang menjadi makna akan kedaulatan petani : sebuah perjuangan otonom dan militan. Karena hanya kaum tani yang bisa membebaskan dirinya sendiri.

Salam perjuangan!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s